TARAKAN - Dikeluarkannya keputusan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) beberapa hari lalu, menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian kaum buruh. Hal itu lantaran metode perumusan yang digunakan menggunakan metode RUU Cipta Kerja yang berlaku saat ini.

 

Saat dikonfirmasi, Ketua Serikat Pekerja (SP) Kahut Kaltara, Gusmib menegaskan jika pihaknya tidak menerima keputusan tersebut. Menurutnya, rumusan itu tidak sesuai dengan kondisi dan fakta perekonomian di lapangan.

 

"Prinsipnya kami dari federasi Serikat Pekerja perkayuan dan perhutanan Indonesia, menolak dengan adanya kenaikan upah yang PP Nomor 36 turunan dari RUU Cipta Kerja, dengan komposisi atau rumusan yang kita tidak paham asal-usulnya, tetapi kan sudah menjadi satu keputusan. Jadi intinya kami dari Serikat Pekerja Kahut, menolak adanya ketetapan itu. kami juga punya solusi," ujarnya, Sabtu (20/11).

 

"Mudah-mudahan nanti pemerintah dan Apindo, kiranya sudi merespon dengan solusi yang kami tawarkan nanti. Insyaallah kami nanti akan mengejar PP tentang skala upah. Kedua, dengan tidak adanya kenaikan ini pemerintah sudah diberikan kebijakan untuk menyejahterakan warganya," sambungnya. (*/zac/fly)

 

Selengkapnya Baca Radar Tarakan, Minggu (21/11)