Ratusan masyarakat Pantai Amal menggelar aksi turun ke jalan lantaran adanya pembangunan yang dilakukan di Bumi Perkemahan Binalatung oleh TNI AL. Aksi tersebut didasari adanya klaim lahan oleh warga dan TNI AL. Faidah, salah seorang warga menerangkan, warga dilarang masuk oleh pihak TNI AL di Bumi Perkemahan Binalatung untuk melihat lahan milik mereka. Hal itu tidak terlepas dari adanya klaim masyarakat yang merasa tanahnya diserobot. Masyarakat ingin memastikan jika tak ada satu pun tanah masyarakat yang diambil dari pembangunan tersebut.

“Di dalam tanah warga diambil Angkatan Laut, kami mau memastikan tidak semakin banyak tanah warga lain yang diambil. Karena kami heran, sebelumnya tidak ada tanah TNI AL di sini sejak dulu, tapi sekarang mereka mengaku punya tanah dan langsung membangun bangunan,” ujarnya, Selasa (20/9).

Ia dan warga lainnya sejak lama merasa menjadi pemilik sah sebagian tanah di Bumi Perkemahan. Bahkan warga mengklaim memiliki surat tanah di lokasi tersebut. “Beberapa bulan lalu mereka (TNI AL) datang membawa alat berat menggarap tanah di dalam (Bumi Perkemahan) ada masuk tanah warga yang digarap. Jadi kami kaget, kenapa mereka mengakui itu tanahnya,” terangnya. 

Lantaran dilarang masuk melihat lahan yang diklaimnya, hingga akhirnya terjadi dorong-dorongan dengan personel TNI AL di depan pintu Bumi Perkemahan Binalatung. “Kami mau masuk tidak dibolehkan, padahal kami mau melihat tanah kami. Karena tanah kami diambil Angkatan Laut. Saya sempat didorong sampai jatuh, ini HP saya layarnya retak karena tadi,” ungkap Faidah menunjukkan telepon genggam miliknya.

Warga lainnya, Nur Azlina Azis menuturkan, persoalan ini muncul sejak warga melihat adanya aktivitas TNI AL menggarap lahan di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Warga terkejut hingga melaporkan kejadian ini ke DPRD dan Pemkot Tarakan. Dijelaskannya, mediasi sempat dilakukan dengan melibatkan DPRD Tarakan. Dari mediasi tersebut kedua belah pihak diminta tidak melakukan kegiatan apa pun di lokasi tersebut sebelum adanya penyelesaian. “Sebelumnya sudah ada perundingan, mareka memberi waktu sampai tanggal 14, kebetulan tanggal 14 tidak ada. Keputusan dari DPRD Kota Tarakan, Pak Yulius kesepakatannya tidak boleh ada aktivitas di sana, sebelum ada keputusan dari DPRD,” tukasnya.

“Jadi setelah tanggal 14 (September) mereka bekerja (membangun), kami telepon Pak Yulius katanya DPRD sudah melarang, jadi mereka melanggar. Karena membangun sebelum adanya penyelesaian. Padahal BPN jelas mengatakan TNI AL tidak punya lahan di sini (Bumi Perkemahan),” terangnya.

Ia mengklaim dari keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak TNI AL diduga tidak memiliki lahan di wilayah tersebut. “Sekalipun BPN datang ke sini, biar mereka yang jelaskan sendiri. Kalau kami memang diakui walaupun surat kami belum sertifikasi, tapi kami punya peta bidang. Sebenarnya kita di sini tidak ada gunanya karena mereka (prajurit) diperintahkan saja (menjalankan tugas). Kami akan tutup jalan sampai pengerjaan di dalam dihentikan,” tukasnya.

Ia dan warga lain merasa kecewa, lantaran tidak adanya upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah (pemda). Padahal, kata dia, Pemkot Tarakan sudah mengetahui hal tersebut.

“TNI ini dari rakyat, digaji dari uang rakyat. Pak wali kota, lurah, camat tidak ada yang turun padahal dari kemarin kami sudah menghubungi mereka. Tidak ada fungsinya pejabat daerah,” tegasnya.

Saat Radar Tarakan mengkonfirmasi, pihak TNI AL belum dapat memberikan keterangan. Salah satu pihak TNI AL yang enggan disebutkannya menerangkan jika pihaknya belum dapat memberikan keterangan dengan alasan pimpinan masih berada di luar kota. “Kami belum bisa memberi keterangan apa pun, Wadanlantamal juga belum bisa, nanti saja setelah Danlantamal kembali ke Tarakan,” ungkapnya. (*/zac/lim)