Kerja sama antar Tarakan-Gorontalo untuk penyediaan sapi bagi masyarakat Tarakan memang sempat terjalin, namun kini kerja sama tersebut telah tersendat sejak Oktober 2022 lalu guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).
Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui Kepala Dinas Peternakan Pertanian dan Tanaman Pangan (Disnaktangan), Elang Buana khawatir kebutuhan sapi di Tarakan akan membuat peredaran sapi ilegal terjadi di Tarakan karena terhambatnya pemenuhan kebutuhan daging sapi bagi masyarakat.
“Kami sudah berusaha, sebetulnya ini antara Pemprov Kaltara dan Gorontalo yang belum fiks. Kami sudah mempertemukan. Prinsipnya Tarakan itu sudah siap menerima ternak dari Gorontalo, karena kami yakin dari Gorontalo bebas dari PMK,” beber Elang.
Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan berangkat ke Jakarta bersama dengan Kepala Dinas Peternakan Gorontalo Utara pada pekan depan. Namun Elang perlu meminta izin dulu kepada Wali Kota Tarakan.
“Kami akan bertemu Irjen Peternakan dan Badan Karantina soal sapi. Kami khawatir kalau tidak ada sapi, maka kemungkinan besar akan ada sapi ilegal yang justru berasal dari daerah yang terkonfirmasi PMK, serta kami takut ada sapi produktif yang dipotong,” jelas Elang.
Menyoal tinjauan ke lapangan, pihaknya rutin menggelar vaksinasi hewan. Meski belum ditemukan kasus PMK, namun vaksinasi dan uji lab daging tetap dilakukan.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin memberikan daging yang telah terinfeksi PMK. Sebab selama ini Tarakan bekerja sama dengan daerah di Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
“Secara nasional, Gorontalo Utara itu yang masih bebas (PMK), makanya kami buat MoU dengan Gorontalo Utara. Namun jika secara nasional Gorontalo Utara masuk ke dalam zona kuning, maka tidak mungkin kami menerima (sapi asal Gorontalo Utara),” jelasnya.
Dalam hal ini pihaknya akan mencari daerah yang dinyatakan bebas PMK. Terkait rencana pembahasan kedua daerah yakni Tarakan dan Gorontalo Utara disetujui Khairul. “Bagus saja. Tidak ada masalah. Kalau mau bertemu di pusat bagus,” katanya.
Menyoal pembibitan lokal, dikatakan Khairul selama ini pihaknya mengambil bibit sapi dari daerah luar Kaltara untuk kemudian dipelihara di Tarakan.
Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum mengatakan bahwa pihaknya berharap agar hewan sapi dan kambing yang masuk di Kaltara tidak membawa virus PMK. Sebab hingga kini Kaltara merupakan provinsi yang aman dari PMK.“Kami berupaya agar bisa mendatangkan ternak yang dibutuhkan masyarakat. Kami nanti kerja sama dengan kementerian agar bisa mendatangkan yang kita butuhkan di sini,” singkatnya. (shy/eza)